Contoh Soal UAS PKN Kelas XI Semester 1 K13 Beserta Jawaban Part-4

Bagian keempat tulisan tentang soal penilaian akhir semester satu Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas xi kurikulum 2013 berbentuk essay/uraian yang tentunya berbeda dengan materi bagian pertama sampai dengan Contoh Soal UAS PKN Kelas XI Semester 1 K13 Beserta Jawaban bagian ketiga (soal nomor 21-30) yang berbentuk PG alias pilihan ganda.

Berikut, contoh soal UAS PKN kelas 11 semester satu K13 dengan kunci jawabannya untuk siswa SMA/SMK/MA/MAK/Sederajat bagian yang terakhir dimulai dari soal nomor 31.

31. Secara garis besar, dasar-dasar pikiran tentang hak asasi manusia dalam Pembukaan UUD 1945 adalah kemerdekaan nasional yang mengayomi kemerdekaan …
Jawaban: warga negara

32. Kewajiban yang mendasar dari setiap warga negara Indonesia maupun orang asing terhadap negara Republik Indonesia adalah …. dan …. Kepadatan peraturan yang berlaku.
Jawaban: tunduk dan taat

33. Hak untuk memberikan kritik pemerintahan yang bersifat membangun diperbolehkan menurut UUD 1945 pasal ….
Jawaban: pasal 28

34. Pasal 29 ayat 2UUD 1994 memberikan kemerdekaan beribadat menurut agama dan kepercayaan masing-masing kepada ….
Jawaban: penduduk

35. Ada beberapa pejabat maupun rakyat biasa yang dimintai keterangan Kejaksaan Agung Berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan kekuasaan. Hal ini merupakan bukti adanya jaminan ….
Jawaban: persamaan hukum

36. Pengakuan terhadap hak-hak politik, seperti berkumpul dan beroposisi, bebas berserikat dan mengeluarkan pendapat merupakan salah satu …. Demokrasi.
Jawaban: prinsip

37. Demokrasi pancasila mendasarkan diri pada asas … dan …
Jawaban: kekeluargaan dan kegotongrotongan

38. Hukum yang terletak di dalam kebiasaan masyarakat bersumber dari ….
Jawaban: peraturan adat

39. Dua lembaga pemegang kekuasaan kehakiman di Indonesia yaitu …. dan ….
Jawaban: Mahkamah Agung dan mahkamah Konstitusi

40. Para hakim yang bekerja dalam lingkup Mahkamah Agung disebut ….
Jawaban: hakim agung

41. Tuliskan beberapa jenis hak asasi manusia yang harus dihormati dan dijamin pemenuhannya, baik oleh negara atau setiap warga negara!
Jawaban:
Terdapat banyak jenis hak asasi manusia yang harus dihormati dan dijamin pemenuhannya, baik oleh negara atau setiap warga negara seperti hak untuk mendapatkan pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan sebagainya.

42. Apakah hambatan dalam pelaksanaan dan penegakan hak asasi manusia di Indonesia dari segi faktor kondisi sosial budaya?
Jawaban:
Hambatan dalam pelaksanaan dan penegakan hak asasi manusia di Indonesia dari segi faktor kondisi sosial budaya yaitu sebagai berikut:
a. Stratifikasi dan status sosial, yaitu tingkat pendidikan, usia, pekerjaan, keturunan dan ekonomi masyarakat Indonesia yang multikompleks (heterogen)
b. Norma adat atau budaya lokal yang kadang bertentangan dengan HAM, terutama jika sudah bersinggungan dengan kedudukan seseorang upacara-upacara sakral, pergaulan dan sebagainya.
c. masih adanya konflik horizontal dikalangan masyarakat yang hanya disebabkan oleh hal-hal sepele.

43. Uraikan tentang isi yang terkandung dalam UU Nomor 5 Tahun 1998!
Jawaban:
UU No. 5 Tahun 1998 tentang pengesahan Convention Againts Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Tratement or Punishment.

44. Jelaskan yang dimaksud prinsip universal dalam penegakan hak asasi manusia!
Jawaban: Prinsip universal berarti bahwa adanya hak-hak asasi manusia bersifat fundamental dan memiliki keberlakuan universal, karena jelas tercantum dalam piagam PBB dan oleh karenanya merupakan bagian dari keterikatan setiap anggota PBB.

45. apakah yang anda ketahui tentang aspek material dalam demokrasi Pancasila?
Jawaban:
Aspek material (segi isi/subtansi) yaitu demokrasi pancasila harus dijiwai dan diitegrasikan oleh sila-sila lainnya.

46. Tulislah Isi Maklumat Wakil Presiden Nomor X Tanggal 16 Oktober 1945!
Jawaban:
Maklumat Wakil Presiden Nomor X Tanggal 16 Oktober 1945 tentang perubahan KNIP menjadi lembaga Legislatif.

47. Apakah tujuan dilaksanakannya pemilihan kepala daerah kaitannya dengan budaya demokrasi?
Jawaban:
Pemilihan kepala daerah menjadi indikator pelaksanaan kehidupan yang demokratis di suatu daerah.

48. Jelaskan pengertian konvensi!
Jawaban:
Dalam praktik kenegaraan, hukum yang tidak tertulis disebut konvensi.

49. Bagaimanakah tata urutan peraturan perundangan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011?
Jawaban:
Berdasarkan ketentuan dalam UU No. 12 Tahun 2011 jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan Republik Indonesia adalah sebagai berikut:
a. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
b. Ketetapan MPR
c. UU/ Perppu
d. Peraturan Presiden
e. Peraturan Daerah Provinsi
f. Peraturan daerah kabupaten/ kota

50. Apakah tujuan mempelajari tata hukum Indonesia?
Jawaban:
Maksud mempelajari tata hukum Indonesia adalah untuk mengetahui perbuatan atau tindakan manakah yang dibenarkan menurut hukum dan perbuatan manakah yang bertentangan dengan hukum.